Kapolda Riau tidak Akan Mentolerir Tindakan Anarkis, Penegakan Hukum Tetap Ditegakkan ‎

Pekanbaru,Burkas.id-Insiden anarkis terjadi saat operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.(7/10/2025)

‎

‎Massa melakukan perlawanan keras, termasuk pelemparan batu ke arah petugas hingga merusak mobil dinas dan melukai seorang wartawan.

‎

‎Operasi ini dipimpin Kapolres Kuansing AKBP R. Ricky Pratidiningrat bersama 149 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dit Polairud Polda Riau.

‎

‎Pihak yang menolak operasi adalah sekelompok masyarakat di Desa Pulau Bayur, Cerenti. Wartawan dari media online turut menjadi korban kekerasan dalam insiden tersebut.

‎

‎Penertiban dilakukan pada Selasa, 7 Oktober 2025 mulai pukul 08.15 WIB hingga insiden terjadi sekitar pukul 13.40 WIB. Situasi berhasil dikendalikan kembali pada pukul 15.00 WIB.

‎

‎Operasi tersebut berlangsung di sepanjang aliran Sungai Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Insiden anarkis dipusatkan di Desa Pulau Bayur.

‎

‎Penolakan muncul karena masyarakat setempat tidak terima rakit PETI mereka dimusnahkan.

‎

‎Mereka memprotes dan mengancam, lalu berujung pada tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas negara.

‎

‎Polda Riau menduga adanya provokator dan menilai kejadian ini sebagai bentuk pelanggaran hukum.

‎

‎Polda Riau mengecam keras tindakan anarkis tersebut dan menegaskan akan memproses pelaku secara hukum.

‎

‎Kapolda Riau juga memerintahkan penyelidikan mendalam, penguatan patroli, serta edukasi publik soal bahaya PETI.

‎

‎Operasi berhasil memusnahkan 43 rakit PETI, dan seluruh personel kini siaga di Mapolsek Cerenti untuk mencegah eskalasi lanjutan.

‎

‎Kami tidak akan mentolerir tindakan anarkis terhadap penegakan hukum. Penertiban PETI adalah bagian dari komitmen menjaga lingkungan dan masa depan Riau.” tegas Kombes Pol. Anom Karibianto.

‎

‎Polda Riau menegaskan bahwa operasi ini bukan semata-mata tindakan represif, melainkan bagian dari Green Policing penegakan hukum yang peduli lingkungan dan masa depan ekonomi masyarakat.

‎

‎Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akan dipercepat sebagai solusi legal bagi masyarakat agar bisa tetap bekerja secara sah dan berkelanjutan.

‎

‎Polda Riau juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak melakukan tindakan anarkis terhadap petugas yang menjalankan tugas penegakan hukum.

‎

‎“Penegakan hukum ini dilakukan bukan untuk menghukum masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan lingkungan dan menegakkan keadilan ekologis di Riau”, tegas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. (**)