Putusan MA Diabaikan? Aktivitas Penumbangan Diduga Masih Berlangsung di Lahan Sengketa 2.090 Hektare di Pelalawan

PELALAWAN – BURKAS. ID – Aktivitas penumbangan kayu diduga masih berlangsung di atas lahan sengketa seluas 2.090 hektare di Desa Palas, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, meskipun perkara tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Tim masyarakat bersama awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin (2/3/2026). Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan sejumlah titik yang menunjukkan adanya aktivitas penebangan kayu yang masih berjalan di areal yang sebelumnya disengketakan antara Batin Singeri Desa Palas dan PT Arara Abadi Distrik Sorek.

Putusan MA dan Surat Imbauan Pengadilan

Sengketa lahan ini telah melalui proses hukum panjang hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dalam Putusan MA RI Nomor 105 PK/TUN/LH/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, permohonan PK yang diajukan PT Arara Abadi ditolak. Dengan demikian, putusan sebelumnya yang memenangkan Batin Singeri atas lahan seluas 2.090 hektare dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Tak hanya itu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Pekanbaru juga menerbitkan surat imbauan Nomor 569/KPTUN.W1-TUN4/HK2.7/II/2026 tertanggal 20 Februari 2026. Dalam surat tersebut ditegaskan agar tidak dilakukan aktivitas apa pun, termasuk penumbangan hasil kayu, di atas lahan yang telah diputuskan tersebut.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, aktivitas yang diduga sebagai bagian dari operasional perusahaan masih terlihat. Beberapa warga mengaku mendengar dan menyaksikan kegiatan alat berat serta proses pengangkutan kayu dari dalam areal sengketa.

Pertanyaan atas Penegakan Hukum

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum dan pengawasan di wilayah tersebut. Jika putusan Mahkamah Agung telah final dan surat imbauan pengadilan telah diterbitkan, mengapa aktivitas di lapangan masih berlangsung?

Sejumlah tokoh masyarakat Desa Palas mempertanyakan peran instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

“Putusan Mahkamah Agung seharusnya menjadi rujukan tertinggi. Jika masih ada aktivitas di atas lahan yang telah diputuskan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak disebutkan.

Masyarakat juga menilai bahwa apabila benar aktivitas tersebut tetap berjalan, hal itu dapat mencederai asas kepastian hukum serta menimbulkan preseden buruk dalam penyelesaian konflik agraria.

Potensi Pelanggaran dan Dampak Sosial

Secara hukum, setiap aktivitas pemanfaatan lahan yang telah diputuskan pengadilan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baru apabila tidak sesuai dengan amar putusan. Selain itu, aktivitas di lahan sengketa juga berisiko memperkeruh situasi sosial di tingkat lokal.

Warga mengaku khawatir konflik horizontal dapat terjadi apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara konsisten. Mereka meminta aparat penegak hukum serta pemerintah daerah turun langsung melakukan verifikasi lapangan dan memastikan tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan putusan pengadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Arara Abadi Distrik Sorek belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan masih berlangsungnya penumbangan di areal sengketa tersebut. Demikian pula dengan DLHK Provinsi Riau yang belum memberikan klarifikasi atas pertanyaan masyarakat mengenai langkah pengawasan yang telah dilakukan.

Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut guna memastikan keberimbangan informasi.

(Ads)