DPW Riau RHI Paralegal  Pertanyakan Genangan Air diBadan Jalan Mucktar Luffy Mana Uji Kelayakan Bebas Banjir  PUPR Provinsi Riau

Burkas.id, Pekanbaru – DPW Riau RHUKI (Rumah Hukum Indonesia) Paralegal sampaikan keluhan masyarakat. Kami pertanyakan kok bisa genangan air  terjadi dii bahu dan badan jalan. Mana uji kelayakan bebas banjir dinas PUPR Provinsi Riau ketika membangun jalan tersebut ?

Kondisi banjir akibat hujan yang sangat deras yang terjadi pada hari Jumat (08/05/2026) pukul 14.00 WIB di jalan Mucktar Lufti Kampus UNRI Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Riau.

H.Ahmad Effendi SE.MSc.CPLA Sekretaris RHUKI DPW Provinsi Riau, menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat disaat turun hujan deras  genangan air di bahu dan badan jalan masuk kerumah masyarakat ??

Kemudian kami selaku organisasi yang melakukan kontrol sosial publik di masyarakat mempertanyakan genangan air bisa terjadi sedemikian rupa pada ketinggian yang luar biasa tentu mempertanyakan dari sisi aspek uji kelayakan ketika membangun jalan tersebut seharusnya bebas banjir pekerjaan yang dilakukan oleh dinas PUPR Provinsi Riau.

Jalan yang lebarnya lebih kurang 12 meter dengan dibagi 2 arah tersebut sangat merugikan masyarakat yang bermukim disana.

‎Karena jalan tersebut kondisi kemiringannya berada pada posisi rumah masyarakat yang bangunannya rata-rata semi permanen, sementara disisi kanan jalan masuk ke kampus adalah bangunan ruko bertingkat.

‎Oleh sebab itu, kami minta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab berkaitan kondisi jalan yang tergenang akibat air hujan lebat agar tidak terjadi dikemudian hari dan mengingatkan agar terulang lagi.

‎Pembangunan drainase yang tidak layak harusnya segera dilakukan penyempurnaan untuk lebih ditinggikan dengan tujuan agar air yang menggenang bisa mengalir dengan baik kedalam parit.

‎Parit-parit yang ada agar selalu dibersihkan oleh petugas dinas yang diberi tanggung jawab.

‎Kami minta Walikota Pekanbaru Pak Agung Nugroho melakukan gerak cepat menangani hal yang menurut hemat kami bisa ditangani dengan memerintahkan dinas atau OPD terkait dan melakukan koordinasi dengan pihak PU Provinsi (ZM)

‎