Lapas Bengkalis lalui Tahap Verifikasi Lapangan Untuk Menuju WBK.

BURKAS ID,BENGKALIS– Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis terus menunjukkan komitmennya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan sukses menggelar verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Mandiri (TPM).

Dipimpin oleh Rani Oktariani, Auditor Madya Inspektorat Jenderal, kegiatan ini dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB senin 14/10/2024 dengan lancar dan sesuai prosedur.

Dalam kegiatan tersebut, TPM didampingi oleh Kabag Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Rizal, serta timnya. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Muhammad Lukman, beserta jajaran.

Rangkaian verifikasi ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas parkir, ruang tunggu, koperasi, hingga ruang layanan publik.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang klinik, laktasi, toilet disabilitas, dan wartelsuspas juga menjadi fokus perhatian.

Tidak hanya infrastruktur, TPM juga melakukan peninjauan terhadap alur pelayanan, mulai dari registrasi hingga kunjungan, serta kondisi blok hunian baru yang merupakan hibah dari Pemda.

Tim juga memeriksa area dapur dan fasilitas penyediaan makanan untuk memastikan standar pelayanan yang baik bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti, meski terdapat beberapa catatan evaluasi yang akan menjadi perhatian lebih lanjut.

Kabag Program dan Humas, Ibnu Rizal, menyampaikan harapan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, agar hasil verifikasi ini mampu membawa Lapas Bengkalis semakin dekat dengan status WBK.

“Kami optimis, dengan dukungan penuh seluruh jajaran, Lapas Bengkalis dapat meraih predikat ini dan menjadi contoh pelayanan bebas korupsi yang transparan,” ujarnya.

Dengan berjalannya verifikasi lapangan ini, Lapas Kelas IIA Bengkalis semakin memantapkan langkahnya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sebuah pencapaian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham” (rls/AE)