DPP-SPKN Dorong Transparansi Pengadaan APE 3,4 Milyar Didinas Pendidikan Rohul, Dan Segara Dilaporkan

PEKANBARU || Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengawas Kebijakan Nasional (DPP-SPKN) menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, pengadaan APE tersebut dilaksanakan melalui penyedia CV Gada Agung Manunggal yang berlokasi di yogyakarta dengan nilai kontrak sebesar Rp3.478.468.494. Adapun APE tersebut disebut-sebut digunakan dalam kegiatan lomba pengembangan APE yang dilaksanakan sekitar Oktober 2025.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP-SPKN, Frans Sibarani, menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menyimpulkan adanya pelanggaran.

“Kami tidak menyatakan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pengadaan tersebut. Namun sebagai bagian dari kontrol sosial, kami memandang penting adanya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak berkembang persepsi yang keliru,” ujar Frans.Selasa 17/2/26.

Menurutnya, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya telah diatur melalui mekanisme dan regulasi yang jelas, termasuk melalui sistem katalog elektronik. Oleh karena itu, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka penjelasan resmi dari instansi terkait akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat.

“Transparansi justru akan melindungi semua pihak. Klarifikasi terbuka mengenai spesifikasi teknis, harga satuan, volume pengadaan, serta mekanisme pemilihan penyedia akan membantu masyarakat memahami konteks secara utuh,” tambahnya.

DPP-SPKN juga menegaskan bahwa pernyataan ini bukan bentuk tuduhan terhadap pihak manapun, melainkan dorongan agar tata kelola anggaran pendidikan senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan.

Frans menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang dialog dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu maupun pihak penyedia guna memastikan informasi yang berkembang tetap proporsional.

“Kami menghormati kewenangan institusi terkait dan percaya setiap instansi memiliki komitmen terhadap integritas. Klarifikasi resmi akan menjadi langkah terbaik untuk menjaga kepercayaan publik,” namun dalam keterangan jumpa pers Frans Sibarani Sebut akan Segera laporkan kegiatan ini pungkasnya.***