Marwah Adab dan Kemandirian Ekonomi: Mengapa Bengkalis Mutlak Menjadi Ibukota Provinsi Riau Pesisir

Oleh: Edy Natar Nasution Tokoh Masyarakat Melayu Riau.

Wacana pembentukan provinsi Riau Pesisir kembali bergulir sebagai langkah strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengoptimalkan halaman depan Nusantara.

‎

‎Gagasan yang melibatkan Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai ini bukan sekadar urusan penataan aministrasi wilayah.

‎

‎Lebih dari itu, pemekaran ini merupakan jembatan untuk menegakkan keadilan ekonomi sekaligus merawat identitas kultural yang berakar pada nilai-nilai Melayu.

‎Namun, keberhasilan pembentukan provinsi baru ini sangat bergantung pada penentuan pusat pemerintahannya.

‎

‎Berdasarkan kepatutan sejarah, konsistensi adat dan keseimbangan geopolitik, kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya pilihan yang mutlak dan paling patut sebagai ibukota Provinsi Riau Pesisir.

‎

‎*Menghormati “Ayah” kandung pesisir: Argumen historis dan filosofis adat*

‎

‎Masyarakat Melayu Riau dikenal sangat kental dalam mengedepankan adat dan adab di setiap lini kehidupan.

‎

‎Dalam falsafah kekeluargaan Melayu, menghormati orang tua atau sosok yang dituakan adalah fondasi moral yang tidak boleh ditawar.

‎Secara historis, Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten induk (Ayah) dari empat daerah pemekaran lainnya di wilayah pesisir ini.

‎

‎Sangat tidak elok apabila setelah anak-anaknya mandiri dan tumbuh besar, sang “Ayah” ditinggalkan dan tidak dihargai dalam struktur Provinsi baru.

‎

‎Menempatkan pusat pemerintahan diluar Bengkalis akan mencederai nilai kepantasan adat itu sendiri.

‎

‎Jika daerah ini hendak dibentuk atas nama kemaslahatan masyarakat Melayu, maka langkah pertamanya harus mencerminkan keluhuran budi dengan menempatkan Bengkalis pada marwah tertingginya sebagai pusat peradaban baru.

‎

‎*Belajar dari Kepulauan Riau: Keteladanan adab diatas pragmatisme*

‎Kita tidak perlu menengok jauh untuk melihat bagaimana adab sejarah diletakkan diatas kepentingan pragmatis ekonomi.

‎

‎Berkacalah pada pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memisahkan diri dari Provinsi Riau tahun 2002.

‎

‎Secara kalkulasi ekonomi, infrastruktur, dan kemajuan kota, kota Batam jauh lebih unggul dan modern dibandingkan daerah lainnya.

‎

‎Namun, para tokoh dan masyarakat Kepri yang menjunjung tinggi adab Melayu tetap memilih Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi.

‎

‎Pilihan tersebut diambil karena Tanjung Pinang merupakan Kabupaten awal dan pusat historis berdirinya Kepulauan Riau.

‎

‎Konsistensi budaya inilah yang harus diadopsi oleh Riau Pesisir. Kita tidak boleh kalah dalam memahami konsep kepatuhan kultural ini dari saudara muda kita di Kepri.

‎

‎Mengorbankan Bengkalis demi mengejar pusat ekonomi baru yang lebih gemerlap hanya akan menunjukkan bahwa kita kehilangan kompas moral adat yang selama ini diagung-agungkan.

‎

‎*Analisis potensi ekonomi kawasan Riau Pesisir

‎

‎Perekonomian Riau Pesisir memiliki fondasi ekonomi yang sangat kokoh dan mandiri. Berdasarkan studi kelayakan terbaru, gabungan kekuatan ekonomi lima daerah ini menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 479,5 Trilyun, yang menyumbang hampir 40% dari total PDRB Provinsi Riau induk.

‎

‎Dari siai kemandirian fiskal, total pendapatan gabungan lima daerah ini menyentuh angka Rp 10,9 Trilyun pertahun, sebuah angka yang bahkan melampaui pendapatan Pemerintah Provinsi induk saat ini.

‎

‎sebagai ibukota provinsi adalah wujud nyata dari penerapan adab, penghormatan sejarah, dan kepatutan moral Melayu.

‎Dengan menempatkan “sang Ayah” di posisi terhormat sebagai pusat pemerintahan, dan membiarkan anak-anaknya berkembang menjadi pilar ekonomi, Provinsi Riau Pesisir akan lahir menjadi daerah otonom baru yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga bermartabat secara hakiki.(***

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎