PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP TB,MS & JS MERUPAKAN PEMBERANGUSAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Oleh: Apul Sihombing,S.H.,M.H

Jakarta -Kejaksaan Agung melalui Dirtipikor yang menetapkan tersangka terhadap TB,MS & JS merupakan upaya pemberangusan kebebasan berpendapat dimuka umum yang telah dijamin oleh UU Dasar 1945

Selain merupakan uapaya pembungkaman atas kebebasar berpendapat dan kebebasan Pers penetapan tersangka tersebut akan menjadi momok yang menakutkan bagi profesi advokat dan profesi wartawan

Mengapa tidak, tiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangkan dengan sangkaan menghalang halangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor Jo. Pasal 221 KUHP

Artinya bila setiap advokat berbicara dimuka umum mengungkapkan pendapat yang berbeda dari penyidik tentang konstruksi perkara dan analisisnya mengenai pemenuhan unsur yang dipersangkakan dapat dianggap sebuah uapaya perintangan penyidikan maka dimungkinkan setiap advokat yang memberikan keterangan pers atau pendapat tentang perkara klienya dapat ditetapkan tersangka merintangi penyidikan.

Penetapan tersangka terhadap MS dan JS yang notabene berprofesi advokat adalah merupakan tindakan sewenang wenang dari Penyidik Tipikor Kejaksaan Agung oleh karenanya Organisai Advokat yang menaungi yang bersangkutan harus bergerak memberikan bantuan hukum karena hal itu tidak boleh dibiarkan harus dilawan

Penegak hukum dalam hal ini Penyidik tipikor pada Kejaksaan Agung tidak boleh anti kritik, kritikan itu sudah merupakan keniscayaan dalam Negara Hukum yang berasaskan Demokrasi jadi perbedaan pendapat itu harus dimaknai sebagai otokritik terhadap institusi

Mestinya penyidik Tipikor Kejaksaan harus memahami apa yang merupakan unsur perintangan penyidikan, jangan setiap berbeda dengan Pengacara tersangka, terdakwa dianggap perintangan itu salah besar, memangnya dengan opini publik itu mengakibatkan penyidik jadi terhalang melakukan tugas tugas penyidikan? Tentu tidak(bk.01)