Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Kecam Keras Penyadapan Terhadap Presiden RI Prabowo Subianto

JAKARTA – Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH mengecam keras dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang melibatkan Perwira Tinggi Polri.

Putri Nabila Damayanti, SH menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Kepolisian, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, tindakan itu berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, perlindungan informasi strategis negara, serta kewibawaan institusi pemerintahan.

“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (09/11/2026).

Putri Nabila, yang merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyayangkan hal tersebut. Ia menilai, setiap aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa penyalahgunaan kewenangan.

Ia pun meminta seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar segera mengusut tuntas pelanggaran secara profesional, transparan, objektif, dan independen.

“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.

Putri: Jangan Ada Institusi yang Kebal Hukum

Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat bukanlah alasan bagi seseorang untuk berada di atas hukum.

Justru semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri maupun aparat penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau slogan.

“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Menjaga Marwah Presiden dan Keutuhan Negara

Putri Nabila menambahkan, menjaga keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pengamanan seorang pejabat negara, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi persoalan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikannya.

“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan tersebut merupakan Penghianatan dan makar. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot kepangkatan dan seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan umum, karena mereka sebagai penghianat” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri. (Megy)

#putrinabiladamayantish